materi

Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepad...

Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945 Ketika disahkannya UUD 1945 pertama kali, Mahkamah Agung dan macam-macam lembaga peradilan di bawahnya merupakan satu-satunya kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung menjadi lembaga yudikatif yang bertugas mengawasi penyelenggaraan negara, semua yang memegang kekuasaan, dan semua warga negara di Indonesia. Lembaga ini juga berhak memberi putusan hukuman atas semua pelanggaran hukum dan undang-undang yang terjadi. Namun, sejak amandemen UUD 1945 terakhir tahun 2004 (baca juga :   Sejarah UUD ), kekuasaan kehakiman di Indonesia bertambah, salah satunya dengan didirikan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, di Indonesia terdapat 3 lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan tugas Komisi Yudisial . Namun, sesu...